19641231 200003 1 037 PEMBUATAN LAPORAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN. perbend_nagekeo. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PAMEKASAN, Menimbang : a. Bimtek Penatausahaan Keuangan Sekolah bertujuan agar para tenaga pendidik dapat mengelola keuangan sekolah sesuai prinsip akuntansi serta peraturan pengelolaan dana BOS. 79 tahun 2018 terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis. 1. Terwujudnya penatausahaan keuangan BLUDRSUDyang balk. bahwa untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung. Dengan adanya desentralisasi pengelolaan keuangan daerah yang lebih dititikberatkan pada SKPD, maka pada masing-masing SKPD harus ditunjuk pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM, yaitu Kepala SKPD dan mengesahkan SPJ, yaitu Pejabat Penatausahaan Keuangan. penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf. APBN dan APBD merupakan rencana kegiatan pemerintah yang dinyatakan dalam satuan uang dan meliputi rencana pengeluaran dan pemenuhan pengeluaran tersebut. Kaur Keuangan dilarang: 1. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh. Dalam. B. Membuka rekening atas nama pribadi di bank dengan tujuan pelaksanaan APB Desa. Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang (GU) maupun Langsung (LS). PERTAMA : Ruang lingkup keputusan ini meliputi : 1. Penatausahaan Keuangan Desa. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran; b. Bendahara pengeluaran akan menatausahakan (mencatat dan membukukan) dan mempertanggungjawabkan belanja yang sudah dibayarkan kepada SKPD yang bersangkutan. Sehubungan dengan angka 1 dan angka 2 tersebut diatas, bagi Pemerintah Daerah yang masih mengalami kendala dalam penatausahaan pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2021, untuk: a. Buku IV : Petunjuk Teknis Operasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian tagihan kepada Negara diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Penatausahaan Keuangan BUMDes. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja sesuai lingkup tugasnya; b. B: Contoh Laporan Kekayaan Milik Desa. Setelah pilih tombol Buat SPJ, Mengisi form pembuatan SPJ dengan memilih tanggal SPJ dan bulan, kemudian pilih kirim. 5 Strategi dan Kebijakan Strategi yang diterapkan untuk menjamin terwujudnya efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa terdapat dua aktivitas utama penatausahaan keuangan UPTD, yaitu aktivitas penatausahaan penerimaan kas dan aktivitas penatausahaan. Dari penjelasan diatas maka adapun judul penelitian adalah “Prosedur Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) KabupatenSubbagian Hukum – BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dengan sebutan umum sebagai Badan Layanan Umum (BLU), diharapkan menjadi contoh konkrit yang menonjol dari penerapan manajemen keuangan berbasis pada hasil (kinerja). Pasal 71 (1) PPK harus menatausahakan setiap komitmen yang telah dilakukannya. 878 views • 39 slides. peneliti akan fokus mInformasi Keuangan. PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA/KANTOR/SATUAN KERJA. Pengertian Keuangan Negara dan Keuangan Daerah a. Si NIDN/NIP: 0024108908/198910242019031019 Alamat Email Pribadi: kekryboy@gmail. Kelas Penagihan Pajak Daerah; Kelas Akuntansi Keuangan Daerah;. fotokopi bentuk kontrak, yaitu bukti pembelian / pembayaran, kuitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian atau surat pesanan; (PDF) OPTIMALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN BERBASIS TATA KELOLA. Putri Amaliza. 3. SIPD Kemendagri Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Daerah di Lingkugan Pemerintah Kota Bogor Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan ke dua atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 135 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Diatur pula ketentuan lebih lanjut mengenai Aset Konsultasi, upaya hukum, pelaksanaan pengelolaan secara elektronik, dan ketentuan peralihan mengenai Pemanfaatan Aset. Sampel dalam penelitian ini adalah staf di Biro pengelolaan keuangan yang berjumlah 52 orang. Pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, dan penatausahaan. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN LPJ UP TU Administra tif Fungsional Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Penatausahaan Keuangan Desa merupakan suatu kegiatan yang wajib serta khusus dilakukan oleh Kaur Keuangan Desa dalam hal mencatat transaksi pengeluaran ataupun penerimaan desa. A. Akuntansi Keuangan Daerah; 5. kua. 19 - 23 Oktober 2020. 19. Laporan : Sedangkan pada menu ini berisi output/ luaran tas. Phone. Modul Akuntansi Keuangan Daerah: Modul ini digunakan di dalam Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah. d. Kes NIP. (3) Dokumen sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. keuangan daerah Persentase penatausahaan keuangan sesuai ketentuan Merupakan ko mposit dari capaian indikator Persentase laporan perbendaharaan yang tersedia tepat waktu (A) dan Persentase pencairan anggaran sesuai pedoman (B), diba gi 2 (dua) dan dikalikan 100% Rumus = ( A+B)/2 x 100% A. spp-ls. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Laporan. Proses Penatausahaan Keuangan yang meliputi penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah melalui Aplikasi SIPD disampaikan oleh BPPKAD Kabupaten Probolinggo dilanjutkan dengan melakukan uji coba penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) – LS Belanja Pegawai. Menurut Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 13, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD) dapat diterangkan sebagai berikut : "Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD. Mengelola Keuangan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas v Kata Pengantar Bab 4 memberikan penjelasan tentang penatausahaan keuangan UPTD. Dalam melalukan penatausahaan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran memiliki peran penting dalam melaksanakan tugas-tugas. Penatausahaan keuangan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses Pengelolaan Keuangan Daerah, baik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 maupun berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229 /PMK. 06/2014 (BN Tahun 2014. Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 15,000,000 Jumlah dokumen keuangan yang diverifikasi 4 Dokumen 1). Buku Induk Petunjuk eknis perasional. 06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN PERSEDIAAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN: BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1:. Untuk. Penatausahaan keuangan desa meliputi kegiatan pencatatan dan pengadministrasian penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh bendahara desa baik secara manual maupun menggunakan aplikasi keuangan. PMK 181/PMK. merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatanPenatausahaan keuangan salah satunya mempunyai peran yang sangat penting dalam proses keuangan . Transformasi Proses Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 Berbasis Kas Terkait Dengan Standar Akuntansi. Kap t Kaidah umum Keuangan Negara dikelola c f ektif. Halaman ini telah diakses 265471 kali FILE-FILE PERATURAN. Lampiran Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis. Kelas Penagihan Pajak Daerah; Kelas Akuntansi Keuangan Daerah;. Berdasarkan pasal 105 dinyatakan ketentuan mengenai pengelolaan keuangan Desa akan diatur dalam Peraturan Menteri ( maksudnya Menteri Dalam Negeri). dinas kesehatan kabupaten banyumas tahun 2014. 2. Lhokseumawe, Rabu (04/03/2020) bertempat di Oproom BPKD Kota Lhokseumawe. menjadi dua, yaitu penatausahaan . go . 73 tahun 2008 dan Perdirjen Perbendaharaan No. Laporan Keuangan Semesteran No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Ket Sekdis Kasubag Keuangan Bendahara Staf Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output 1. Pengelolaan Keuangan Desa: Sistem dan Prosedur Penatausahaan Keuangan Desa. Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2021. Catatan Pojok YUSRAN LAPANANDA, SH. Pembukuan keuangan sederhana untuk bisnis startup dan perusahaan besar sebenarnya memiliki fungsi yang sama. 05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK. Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini adalah pengelolaan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan BLUD yang meliputi: Perencanaan dan Penganggaran BLUD, Penatausahaan keuangan BLUD dan. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa terdapat dua aktivitas utama penatausahaan keuangan UPTD, yaitu aktivitas penatausahaan penerimaan kas dan aktivitas penatausahaan. PP ini mengatur mengenai lingkup keuangan daerah yang meliputi antara lain pajak dan retribusi daerah, kewajiban daerah, penerimaan dan pengeluaran daerah, kekayaan. Tugas dan wewenang PPK: a. Dalam buku Keuangan Daerah (2018) karya Khusaini, pengelolaan keuangan daerah sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keunagan daerah. 1 Penatausahaan Keuangan Desa Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. 06/2021. Kaur Keuangan dilarang: Membuka rekening atas nama pribadi di bank dengan tujuan pelaksanaan APB Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuanganBuku III : Petunjuk Teknis Operasional Penatausahaan Keuangan Desa Buku IV : Petunjuk Teknis Operasional Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Buku V : Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Keuangan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaaan Darurat, dan Mendesak Desa. 1. Bendahara Pengeluaran Pembantu; j. penatausahaan keuangan dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat Pencatatan dan Pendataan 1. Pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 1 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah. Bendahara pengeluaran pembantu (BPP) wajib menatausahakan dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan dana bantuan sosial berpola hibah. B. Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2014-2018 Pengelolaan keuangan daerah yang mencakup penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah adalah mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang. Untuk melaksanakan tugas tersebut, sekretariat menyelenggarakan fungsi : Penyusunan bahan kebijakan dibidang perencanaan, pelaporan penatausahaan keuangan, urusan. Bahasa. KEUANGAN P,EPUBLIK !NDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 171/PMK. 4. Sub Bagian Program dan. Untuk itu sandard dalam penatausahaan keuangan harus lah tepat, benar, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. 01/2022 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK. Penunjukan PA, KPA, Bendahara Pengeluaran,. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pada Badan Pengelola Keuangan. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua kegiatan meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan daerah. Kes NIP. 06/2020 tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Proyek Strategis Nasional oleh Lembaga Manajemen Aset Negara. UP akan diajukan. NOMOR 206/PMK. Penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal jika penyelenggaraan urusanDalam Permendagri 77/2020, salah satu Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD). Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (ppTK); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf (a), agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu. penjabaran apbd. c. Bendahara Pengeluaran SKPD adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan yangModul Mengelola Keuangan BLUD ini berisi sepuluh bab. Dokumen Pendukung Lainnya. 05/2021 Menimbang Mengingat TENTANG. 2. Pada materi sebelumnya telah dijelaskan. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD ; b. Proses Pelaksanaan Belanja BLUD – SPPD UP. Menyiapkan SPM;pertanggungjawaban keuangan daerah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi perangkat daerah. 06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN. l. Pilih Perangkat Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020. id. go. Perusahaan. com ABSTRACTpenatausahaan penyusunan laporan keuangan yang baik. Penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan dekonsentrasi dilakukan secara terpisah dari penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan tugas pembantuan dan desentralisasi. 1LatarBelakang Didalamundang-undangmengenaikeuangannegaraterdapatpenegasan dibidang pengelola keuangan, yaitu bahwa keuangan negara adalah sebagaig. Standar Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Pejabat sebagai Pengguna Anggaran No. 79/PMK. c. Selasa, 3 Februari 2015 02:00 WIBUntuk keperluan penatausahaan keuangan BLUD ini, Bendahara APBD/Subsidi/BOP/BOK dapat diabaikan karena menggunakan mekanisme tersendiri sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban. Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah. VIRTUAL OFFICE. C. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN LPJ UP TU Administra tif Fungsional. Jayapura, Papua. 15 September 2023 235 x dilihat. Tujuan diadakannya kegiatan tersebut adalah dalam rangka tertib administrasi penatausahaan keuangan dan menyamakan persepsi mengenai peraturan di lingkup pengelolaan keuangan daerah. Optimalisasi Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tetap Dalam Rangka Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Capaian Opini BPK Atas LKPD. Koreksi atas pengembalian pendapatan (yang tidak berulang), yang terjadi atas pendapatan tahun berjalan, dicatat sebagai. Dalam rangka penatausahaan penyediaan dana,. penatausahaan keuangan daerah agar melakukan koordinasi dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah, dapat melakukan penatausahaan di luar SIPD yang secara bersamaan tetap direkam dalam SIPD seusai ketentuan perundang-undangan. E. Lapangan Banteng Timur No. Rencana Kerja Pengelolaan Keuangan Desa Pemerintah Desa, adalah keseluruhan kegiatan (RKPDesa) adalah yang meliputi perencanaan, penjabaran dari Rencana pelaksanaan, penatausahaan, Pembangunan Jangka pelaporan, dan Menengah Desa untuk pertanggungjawaban keuangan jangka waktu 1 tahun. Penatausahaan adalah kegiatan pembukuan desa, mencatat semua pemasukan dan pengeluaran, menutup pembukuan pada akhir bulan, dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Post navigation. Oleh : Ricky Firmansyah UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. Proses Penatausahaan Penerimaan melalui Badan, Lembaga Keuangan atau Kantor Pos Proses penatausahaan melalui badan, lembaga keuangan atau kantor pos secara rinci diuraikan sebagai berikut : 1. Penatausahaan dana di UPTD merupakan pelaksanaan prosedur penerimaan kas dan pengeluaran kas beserta pembukuan dan pertanggungjawabannya. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK. Penatausahaan Keuangan Daerah. Kepala Badan/Dinas Perencanaan dan Pembangunan Daerah. NOMOR 162/PMK. PPK SKPD mempunyai tugas dan wewenang: melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;Buku III : Petunjuk Teknis Operasional Penatausahaan Keuangan Desa Buku IV : Petunjuk Teknis Operasional Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Buku V : Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Keuangan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaaan Darurat, dan Mendesak Desa. 06/2016 PMK 83/PMK. Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah adalah Pegawai BLUD dengan status Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan danJURNAL PERBENDAHARAAN, KEUANGAN NEGARA DAN KEBIJAKAN PUBLIK REALITAS PENATAUSAHAAN PIUTANG PAJAK PEMERINTAH Dian Pratiwi* Universitas Indonesia, Jakarta dian. Suad Husnan, M. Kesesuaian pembukuan dan laporan. 20 18 Pasal 21 Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 19 Pasal 22 Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 20 Pasal 23 Permendagri. Sistem triple entry biasa dipakai pada pemerintahan, seperti pejabat penatausahaan keuangan (PKK), satuan kerja pemerintah daerah (SKPD), dan satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD). Pencairan dana h. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Terverifikasi masuk ke tab SPM Terverifikasi Akun Kuasa Bendahara Umum Daerah melakukan Pembuatan SP2D LS Gaji Klik menu Penatausahaan Pengeluaran kemudian Klik Pembuatan SP2D Klik Tab Cari SPM,. Pembantu PPTK. Penatausahaan Penerimaan Desa b. Bab 1 berisi tentang Pendapatan dan Biaya yang di dalamnya juga menjelaskan tentang fleksibilitas, biaya serta pelaporan. Dokumen ini disusun oleh BPKP dan Kemendagri untuk membantu pemerintah desa dalam melaksanakan program prioritas Nawa Cita secara bersih, transparan dan akuntabel. terdiri dari: 1) Pemerintah Pusat; 2) Pemerintah Daerah; Juknis Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Permendagri 77 Tahun 2020 | Berikut ini merupakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Lampiran-Nya beserta file download nya dalam bentuk format PDF: Dalam melakukan penatausahaan, Kaur keuangan juga wajib membuat buku pembantu kas umum yang minimal terdiri atas: 1. 53 Tahun 2014.